Kritik terhadap MBG pemerintah menguat pasca ratusan kasus keracunan makanan yang menimpa lebih dari lima ribu siswa di berbagai daerah Indonesia. Koalisi Kawal MBG, Indonesia Corruption Watch, hingga Ketua DPR Puan Maharani mendesak penghentian sementara dan evaluasi total program Makan Bergizi Gratis. Lebih jauh lagi, kritik konstruktif ini bertujuan memperbaiki tata kelola yang dinilai lemah agar program prioritas nasional ini benar-benar aman dan memberikan manfaat gizi optimal tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
Isu Kritis dalam Kritik Terhadap MBG Pemerintah
Kerangka Regulasi yang Lemah
Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives mengidentifikasi kritik terhadap MBG pemerintah dimulai dari minimnya landasan hukum kuat. SK Deputi Bidang Penyaluran BGN Nomor 2 Tahun 2024 adalah satu-satunya regulasi yang ada, namun bersifat operasional dan tidak mengikat. Sementara itu, negara percontohan seperti Brazil, India, dan Jepang menggunakan regulasi setingkat undang-undang untuk program free school meals mereka.
Meski regulasi masih lemah, penggunaan peralatan berkualitas dari pusat alat dapur mbg membantu SPPG memenuhi standar keamanan pangan, namun regulasi komprehensif tetap menjadi fondasi utama keberhasilan program.
Menu Tidak Memenuhi Standar Gizi
Analisis CISDI dari 29 sampel menu makanan menunjukkan hanya 17% memenuhi kebutuhan kalori 30-35% AKG energi harian. Kritik terhadap MBG menyoroti 45% menu mengandung pangan ultra-proses tinggi gula, berpotensi menyebabkan obesitas dan penyakit tidak menular jangka panjang.
Pengawasan dan Sertifikasi Minim
Data Kantor Staf Presiden mengungkapkan sebagian besar SPPG beroperasi tanpa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang seharusnya wajib dimiliki. Kritik terhadap MBG pemerintah menekankan BGN lebih mengejar kuantitas penerima manfaat ketimbang memastikan kualitas dan keamanan makanan sejak awal program.
Rekomendasi Perbaikan dari Kritik Terhadap MBG Pemerintah
Audit Nasional Segera
Pakar ekonomi UGM Wisnu Setiadi Nugroho mengusulkan audit nasional terhadap semua dapur MBG untuk menilai kesiapan infrastruktur dan risiko kontaminasi. Kritik terhadap MBG pemerintah menyarankan revisi alokasi anggaran per porsi berdasarkan analisis biaya riil yang memasukkan standar keamanan pangan bukan sekadar angka simbolis.
Pelibatan Masyarakat dalam Evaluasi
Direktur Eksekutif KedaiKOPI Hendri Satrio menyarankan pemerintah membuka ruang bagi publik memberikan masukan konstruktif baik dari sisi teknis maupun pengawasan lapangan. Kritik terhadap MBG menekankan transparansi dan keterlibatan masyarakat sipil menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap program ini.
Fokus Daerah Prioritas
Kritik terhadap MBG pemerintah merekomendasikan program dimulai dari daerah dengan prevalensi gizi buruk tinggi sebelum diperluas secara universal. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mendapatkan basis bukti bahwa MBG berkorelasi positif terhadap peningkatan indikator gizi sebagaimana program Percepatan Penurunan Stunting.
Respons Pemerintah atas Kritik Terhadap MBG Pemerintah
Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui kasus keracunan terjadi karena SPPG baru belum mampu menghidangkan makanan dalam jumlah besar. Presiden Prabowo menginstruksikan perbaikan tata kelola mencakup kedisiplinan prosedur, kebersihan air, dan pelibatan Puskesmas serta UKS untuk memantau SPPG secara berkala. Lebih jauh lagi, pemerintah mewajibkan setiap SPPG memiliki SLHS sebagai respons atas kritik DPR yang membangun.
Kesimpulan
Kritik terhadap MBG pemerintah merupakan upaya konstruktif untuk memperbaiki program prioritas nasional agar berjalan aman dan efektif. Pihak terkait harus segera memperbaiki kelemahan regulasi, meningkatkan kualitas menu sesuai standar gizi, dan memperketat pengawasan. Dengan langkah ini, program MBG dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Program MBG bisa mencapai tujuan meningkatkan kualitas gizi dengan evaluasi menyeluruh, transparansi anggaran, dan pelibatan masyarakat. Fokus pada daerah prioritas juga sangat penting untuk efektivitas program. Kombinasi strategi ini akan memastikan keberhasilan program dalam jangka panjang.
