Fragmentasi pelaksana MBG semakin terasa seiring meluasnya program Makan Bergizi Gratis ke berbagai daerah. Program ini memang dirancang sebagai kebijakan nasional, tetapi pelaksanaannya melibatkan banyak aktor dengan latar belakang, kapasitas, dan cara kerja yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang kemudian membentuk pola pelaksanaan yang tidak selalu seragam.
Di satu wilayah, MBG bisa berjalan cukup rapi dan terkoordinasi. Namun di wilayah lain, program yang sama tampak berjalan dengan ritme, standar, dan kualitas yang berbeda. Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan utama MBG saat ini bukan hanya soal skala, tetapi juga soal kesatuan arah dalam implementasi.
Ketika Banyak Tangan Menggerakkan Satu Program
Program sebesar MBG tidak mungkin dijalankan oleh satu institusi saja. Keterlibatan banyak pihak sebenarnya merupakan kekuatan, karena memungkinkan jangkauan yang lebih luas dan adaptasi dengan kondisi lokal. Namun, di sisi lain, banyaknya aktor pelaksana juga membuka ruang bagi perbedaan interpretasi kebijakan.
Setiap pelaksana membawa kebiasaan, prioritas, dan cara kerja masing-masing. Tanpa koordinasi yang kuat, perbedaan ini perlahan membentuk fragmentasi, yaitu kondisi ketika satu program berjalan dalam banyak versi praktik. Akibatnya, wajah MBG di satu daerah bisa sangat berbeda dengan daerah lainnya, meskipun berada dalam kerangka kebijakan yang sama.
Dampak Fragmentasi terhadap Konsistensi Layanan
Fragmentasi pelaksana MBG tidak selalu langsung terlihat di permukaan. Namun, dalam jangka menengah, dampaknya mulai terasa, terutama pada konsistensi layanan. Ketika standar diterjemahkan secara berbeda-beda, maka hasil akhirnya pun sulit untuk benar-benar setara.
Beberapa dampak yang sering muncul antara lain:
- Perbedaan kualitas layanan antarwilayah
- Variasi dalam penerapan prosedur operasional
- Ketimpangan dalam kecepatan dan ketepatan distribusi
- Kebingungan dalam evaluasi karena tolok ukur tidak sepenuhnya seragam
Kondisi ini membuat upaya pengendalian mutu menjadi lebih rumit. Pusat kebijakan bisa saja menetapkan satu standar, tetapi di lapangan, standar itu hadir dalam banyak bentuk penafsiran.
Akar Masalah yang Bersifat Struktural
Fragmentasi ini bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya niat baik para pelaksana. Sebagian besar justru berangkat dari persoalan struktural. Perbedaan kapasitas organisasi, sumber daya manusia, dan pengalaman mengelola program berskala besar sangat memengaruhi cara setiap pihak menjalankan tugasnya.
Selain itu, mekanisme koordinasi yang belum sepenuhnya matang ikut memperlebar jarak antar pelaksana. Ketika saluran komunikasi tidak berjalan efektif, setiap pihak cenderung mengembangkan solusi sendiri-sendiri. Lama-kelamaan, solusi lokal ini membentuk pola kerja yang semakin sulit disatukan kembali.
Standarisasi sebagai Titik Temu yang Diperlukan
Dalam konteks inilah, pembahasan tentang standarisasi kembali menjadi penting. Salah satu contoh yang sering muncul dalam diskusi teknis adalah peran pusat alat dapur MBG sebagai upaya menyeragamkan aspek dasar infrastruktur dan tata kerja dapur produksi. Dengan fondasi teknis yang lebih seragam, setidaknya sebagian variasi bisa ditekan sejak awal.
Namun, standarisasi tidak boleh berhenti pada soal alat dan prosedur. Lebih dari itu, perlu ada penyamaan cara pandang tentang tujuan, prioritas, dan indikator keberhasilan. Tanpa kesatuan perspektif, fragmentasi akan tetap muncul dalam bentuk yang berbeda. Koordinasi lintas level harus mereka perkuat agar kebijakan tidak terpecah dalam praktik sehari-hari.
Menyatukan Tanpa Mematikan Fleksibilitas
Tantangan terbesar dalam mengatasi fragmentasi pelaksana MBG adalah menemukan keseimbangan antara keseragaman dan fleksibilitas. Terlalu kaku dalam standarisasi bisa membuat program sulit menyesuaikan diri dengan kondisi lokal. Namun, terlalu longgar juga akan memperlebar jarak antarpraktik di lapangan.
Pendekatan yang lebih realistis adalah menetapkan standar inti yang tidak bisa mereka tawar, sambil tetap memberi ruang penyesuaian pada aspek-aspek yang bersifat kontekstual. Dengan cara ini, keragaman tetap bisa hidup, tetapi tidak sampai memecah arah kebijakan utama.
Kesimpulan
Fragmentasi pelaksana MBG adalah tantangan yang wajar dalam program sebesar dan seluas ini. Namun, jika mereka biarkan terlalu lama, fragmentasi bisa menggerus konsistensi dan menyulitkan pengendalian mutu. Dengan memperkuat koordinasi, menyederhanakan standar inti, dan menyatukan cara pandang antar pelaksana, MBG memiliki peluang lebih besar untuk tampil sebagai satu sistem yang utuh, bukan sekadar kumpulan praktik yang berjalan sendiri-sendiri.
